KASUS 20

Pemerintah Berencana Tambah Dana untuk BPJS Kesehatan

JAKARTA – Pemerintah berencana menambah anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu dibahas dalam rapat antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nina Moeloek serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

“Kemungkinan nanti kita bicarakan itu. Penambahan anggaran untuk perluasan atau untuk manfaatnya,” ucap Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Akmal Taher, mendampingi Moeloek, Jakarta, Senin (5/1/2015). 

Sementara itu, Moeloek menengarai tambahan anggaran BPJS Kesehatan tidaklah besar. Perhitungannya tidak mencapai Rp 5 triliun. Penambahan peserta yang termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) membuat pemerintah harus mengucurkan anggaran lebih untuk BPJS Kesehatan.
“(Penambahan) itu yang mau kita bicarakan. Angka saya (perkirakan) masih Rp 19,33 triliun (saat ini),” imbuh dia.

Sofyan Djalil menambahkan, sebelum memutuskan untuk penambahan anggaran, pemerintah akan terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan BPJS Kesehatan tahun ini. Utamanya terkait moral hazard yang masih banyak terjadi. “Bagaimana mengurangi moral hazard yang luar biasa, nampaknya ini terjadi di BPJS Kesehatan,” jelas Sofyan.

Akmal Taher menjelaskan, masih ada sejumlah rumah sakit yang melakukan klaim di luar peraturan yang ditetapkan pemerintah. Akmal menengarai, hal tersebut juga disebabkan belum sempurnanya sosialisasi peraturan BPJS Kesehatan yang barusaja mulai dilakukan tahun lalu.
“Tahun pertama itu kan sosialisasi. Ada salah klaim itu kan belum tentu dia (rumah sakit) sengaja. Itu system coding, pembayaran yang berubah. Itu semua harus disosialisasikan,” tutur Akmal.
Menurut dia, tahun ini sudah cukup bagi unit penyedia layanan jaminan kesehatan untuk mengetahui seluruh peraturan. Akmal menambahkan, pengawasan dari Dewan Pengawas pada tahun lalu juga kurang maksimal, sehingga menyebabkan munculnya moral hazard.
“Sekarang kita tingkatkan pemantauannya. Prinsipnya kita lebih baik mencegah. Dengan kita bikin pantauan lebih ketat, kita juga bisa mencegah,” pungkas dia.

Penulis : Estu Suryowati

Editor  : Bambang Priyo Jatmiko

Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/05/132230826/Pemerintah.Berencana.Tambah.Dana.untuk.BPJS.Kesehatan

KASUS 19

Kurangi Penerbitan Utang Rupiah, Pemerintah Tebar Jaring Valas

Jakarta: Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan akan mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdominasi rupiah.

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, Robert Pakpahan, mengatakan hal ini karena jika banyak rupiah yang diterbitkan maka ditakutkan likuiditasnya tidak kuat karena akan tersedot ke pemerintah.
"Jadi private enggak kebagian, sehingga kurang gairah karena datanya enggak ada, jadi itu kita hitung-hitung semua," kata Robert di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2015).

Untuk itu, porsi untuk penerbitan dalam valas akan ditambahkan dengan pertimbangan melihat kondisi likuiditas domestik sehingga perlu dijajakan agar bisa menjadi multilateral financing.
"Fleksibel saja 80-20 persen kita lihat sikon saja kalau domestik tidak bisa serap kita akan alihkan," ucap Robert.
Dengan penerbitan utang valas, tentunya akan membantu menambah cadangan valas, dan mengurangi volatilitas.
"Global sukuk dan Euro bond perpeluang untuk ditambah, kalau apparted dari asing dan kalau timing-nya tepat harusnya tidak masalah. Kalau 2014 demand lima kali sampai tujuh kali," tukas dia.

Sumber:

www.Metrotvnews.com

KASUS 18

Konsultan Bangkrut Cetak Uang Palsu

SEORANG konsultan diamankan petugas Polsek Parung karena diduga membuat uang palsu. HT (48) dan istrinya TW (39) diamankan, Rabu (19/10) petang saat akan membeli rokok menggunakan uang pecahan Rp 5.000 palsu di sebuah warung rokok di daerah Parung, Kabupaten Bogor.

Kepada Polisi, pria yang mengantungi gelar sarjana S2 itu dari salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta itu mengaku hanya iseng mencetak uang palsu menggunakan mesin printer. Dari tangan HT, Polisi menyita upal sebesar Rp 2,6 juta terdiri dari pecahan Rp 20 ribu 64 lembar, Rp 10 ribu, 10 lembar dan Rp 5 ribu sebanyak 257 lembar.

“Saya cuma mencetak uang palsu pecahan Rp 5 ribu, 20 ribu dan 10 ribu,” kata HT kepada wartawan.

Kapolsek Parung Komisaris Maksum Rosidi menjelaskan, HT dan istrinya diamankan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari seorang pedagang rokok yang mendapatkan uang palsu dari pelaku.

“Kemudian kita langsung bergerak dan mengamankan keduanya,” ujar Maksum kepada wartawan di Mapolsek Parung, Kamis (20/10) siang.

Maksum menjelaskan, pihaknya kemudian mengembangkan kasus itu denga mengeledah rumah pelaku dan ditemukan Rp 2,6 juta upal berbagai pecahan.

HT, bapak dua anak menjelaskan, dirinya sedang dalam kondisi bangkrut pasca tidak lagi menjadi dosen serta serta sepinya order proyek sebagai konsultan. “Karena saya sedang jatuh, iseng-iseng saya cetak uang asli menggunakan printer dan hasilnya cukup mirip dengan aslinya,” katanya.

Untuk mencetak upal itu, dia hanya menggunakan kertas jenis HVS ukuran kuarto atau folio. HT mengaku sengaja hanya mencetak uang pecahan Rp 5 ribu, 10 ribu dan Rp 20 ribu karena hasil cetakannya mirip dengan aslinya.

“Satu kertas bisa mencetak enam lembar uang. Tinggal dipotong-potong pakai cutter,” katanya.

Menurutnya, aksinya ini baru dilakukan satu bulan terakhir.“Saya tidak punya niat untuk kaya dari cetak uang palsu. Saya hanya butuh uang untuk bisa makan dan beli rokok,” ucapnya.

Kapolsek Parung, Kompol Maksum Rosidi mengungkapkan, pelaku ditangkap berdasarkan laporan Uha Subagja dan Saeful Amir, pedagang rokok dipinggir jalan Parung.

“Saat beli rokok, dia meminta istrinya yang beli. Sementara dia berada di atas motor sewaan. Polisi yang tengah mengawasi lokasi, langsung menangkap keduanya saat Uha berteriak karena masih mengingat wajah pelaku pria,” kata Kapolsek.

Selain menyita upal, polisi juga menyita satu printer merek Canon yang dipakai untuk mencetak uang asli menjadi palsu, 6 bungkus rokok jarum Super, 2 bungkus rokok Djisamsoe dan 15 sachet kopi susu merek ABC. (wid)

Analisis kasus:

Sesuai dengan kasus diatas, bahwa ternyata bukan hanya kemiskinan yang dapat menjadikan seseorang menjadi penjahat, tetapi juga karena faktor kekayaan. Kenapa demikian? Karena seseorang yang telah merasakan kekayaan tidak akan bisa hidup susah. Hal ini terbukti dengan contoh kasus yang terjadi diatas, yaitu seorang konsultan yang bangkrut melakukan pemalsuan uang. Tindakan tersebut ia lakukan karena untuk mendapatkan sesuap nasi dan sebungkus rokok. Tindak kejahatan yang ia lakukan ini didasari atas keisengan dan kebutuhan hidupnya dan keluarganya, karena ia dalam kondisi bangkrut pasca tidak lagi menjadi dosen dan sepinya order proyek sebagai konsultan. Atas tindak kejahatan yang dilakukannya ini maka ia dikenai pasal 244 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindakan yang dilakukan bapak konsultan tersebut memperburuk anggapan masyarakat kepadanya. Apalagi dia merupakan seorang sarjana yang terdidik secara akademik tentunya harus lebih bertindak terpuji dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat awam bukan memberikan contoh yang tercela dan memalukan seperti pada contoh kasus diatas.

Sumber:  

http://waspada.net/reports/view/659

KASUS 17

Defisit APBN Terhadap PDB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengklaim kondisi ekonomi makro selama tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah target APBN Perubahan 2014.

“Defisit APBN terhadap PDB tercatat 2,26 persen, sementara targetnya 2,40 persen,” papar Bambang, di kantornya, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Menurut dia, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.537,2 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp 1.764,6 triliun. Dengan demikian, maka realisasi defisit anggaran dalam pelaksanaan APBN-P tahun 2014 mencapi Rp 227,4 triliun, atau sebesar 2,26 persen dari PDB.

Bambang menuturkan, keseimbangan primer juga mencatatkan realisasi lebih rendah dibanding target APBN-P 2014. Tercatat, realisasi keseimbangan primer sebesar Rp 94 triliun, a tau sebesar 88,7 persen dari target APBN-P 2014 yang sebesar Rp 106 triliun.

“Realisasi pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp 246,4 triliun, atau 102 persen dari target dalam APBN-P 2014 yang sebesar Rp 241,5 triliun,” ucap Bambang.

Penulis : Estu Suryowati

Editor  : Bambang Priyo Jatmiko

Sumber: www.kompas.com