Selasa, 06 Januari 2015

KASUS 15



Pemerintah cegah migrasi besar-besaran 

dari elpiji 12 kg ke 3 kg

 


Merdeka.com - Harga gas elpiji nonsubsidi 12 kg mengalami kenaikan sejak 2 Januari 2015. Saat ini, harga gas elpiji 12 kg mencapai Rp 134.700 per tabung dari sebelumnya Rp 114.900 per tabung.


Tidak dipungkiri, kondisi ini berimbas pada potensi migrasi besar-besaran pengguna gas elpiji 12 kg ke 3 kg. Pemerintah mengaku tengah mencari cara mencegah migrasi ini. Pemanfaatan gas alam langsung ke rumah tangga bakal dimaksimalkan. Caranya dengan mengerjakan pemasangan pipa gas untuk rumah tangga dan apartemen di kota-kota besar.


"Nah Itu yang sedang dikerjakan, karena banyak anggaran tahun 2015 ini adalah menambah pipa jaringan gas, termasuk jaringan gas tersier ke rumah tangga dan apartemen," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa (6/1).


Sofyan tidak menampik, langkah itu untuk mencegah masyarakat yang masuk kategori mampu, mengkonsumsi gas elpiji 3 kg yang notabene disubsidi. "Nah, nanti orang-orang tidak perlu lagi atau sebanyak mungkin tidak perlu lagi membeli elpiji 3 Kg," kata dia.


Sofyan menyadari, pemasangan pipa gas memang tidak langsung menjangkau seluruh rumah tangga di Indonesia. Itu membutuhkan waktu panjang. Karena itu dia mendorong Pemerintah Daerah membantu PT PGN dan PT Pertamina dalam menyiapkan infrastruktur pipa gas.


"Kita juga dorong PT PGN dan PT Pertamina harus siapkan ini, dan kita juga mendorong pemda untuk membantu penyediaan infrastruktur ke luar rumah yang selama ini dilupakan," pungkas dia.



Sumber : 


KASUS 14



Realisasi Subsidi BBM 2014


 


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), elpiji (liquid petroleum gas /LPG), dan bahan bakar nabati (BBN) sepanjang tahun lalu mencapai Rp 240 triliun.



Bambang menuturkan, meskipun ada penurunan harga minyak dunia ditambah dengan kenaikan harga BBM pada November 2014 lalu, namun realisasi subsidinya hanya sedikit di bawah target.


Informasi saja,  subsidi BBM, elpiji, dan BBN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 sebesar Rp 246,5 triliun.



“Kenapa selisihnya sedikit? Sebenarnya angka aslinya kalau hanya menghitung realisasi itu Rp 229 triliun. Jadi sebenarnya dengan penurunan harga minyak dan penyesuaian harga, kita mengalami saving sampai dengan Rp 17 triliun,” jelas Bambang, dalam paparannya, Senin (5/1/2015).

Namun, dalam pembahasan APBN-P 2014 pemerintah dan DPR sepakat mengurangi carryover kepada Pertamina yang besarnya mencapai Rp 46 triliun. Pemerintah dan parlemen sepakat carryover yang besar itu juga mengganggu Pertamina.



“Maka dari angka Rp 46 triliun itu kemudian kita kurangi. Jadi dari Rp 229 triliun menjadi Rp 240 triliun. Jadi ada pengurangan sekitar Rp 10 triliun kepada carryover Pertamina. Jadi itu membuat beban mereka lebih ringan untuk tahun 2015, maupun 2016,” ucap Bambang.

Bambang lebih lanjut mengatakan, realisasi subsidi listrik pada 2014 menyentuh Rp 101,8 triliun. Capaian ini lebih rendah dari yang dipagukan dalam APBN-P 2014 sebesar Rp 103,8 triliun.

Bambang menambahkan, dua subsidi ini memberikan pengaruh besar terhadap pengeluaran atau belanjan non-kementerian/lembaga.



Penulis            : Estu Suryowati

Editor             : Erlangga Djumena



Sumber:

KASUS 13



OJK Larang Malaysia Tambah Bank di Indonesia


JAKARTA, KOMPAS.com - Malaysia dilarang menambah jumlah bank di Indonesia, selama bank asal Indonesia belum bisa mendirikan kantor di negeri Jiran tersebut.



Keputusan ini diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingat adanya penandatanganan perjanjian bilateral yang akan dilakukan Bank Indonesia (BI) dan OJK dengan Bank Sentral Malaysia (Bank Negara Malaysia) untuk mendukung ASEAN Banking Integration (ABIF).

OJK mengaku, dalam kerjasama tersebut disepakati terkait dengan prinsip-prinsip resiprokal. "Pokoknya sebelum kita (bank nasional) tiga muncul di Malaysia, mereka enggak boleh nambah. Karena mereka sudah tiga di sini," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon, Jakarta, Senin (5/1/2015).



Tercatat saat ini, sudah ada tiga bank asal Malaysia yang membuka cabangnya di Indonesia yaitu CIMB Niaga, BII-Maybank dan Maybank Syariah.



Sementara tujuan dari ABIF yaitu membuka akses pasar dan keleluasaan beroperasi di negara ASEAN bagi Qualified ASEAN Bank (QAB). "Jumlah bank mereka dan bank kita di sana harus sama, itu yang namanya dikategorikan QAB kan gitu," ucapnya.  (Seno Tri Sulistiyono).



Editor              : Erlangga Djumena



Sumber           : www.Tribunnews.com

KASUS 12



LDR Menurun Karena Bank Mengerem Pertumbuhan Kredit

 

 JAKARTA - Pertumbuhan loan to deposite ratio (LDR) perbankan pada bulan Oktober menurun dibandingkan September dinilai disebabkan bank mengerem pertumbuhan kredit. Menurut data statistik perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LDR bank umum pada Oktober mencapai 88,45 persen. 

LDR ini menurun atau membaik dibandingkan bulan September yang mencapai 88,93 persen. Sementara, LDR bank persero pada Oktober berada di level 85,97 persen, lebih baik dibandingkan September yang mencapai 86,45 persen.

Ekonom Bank Permata, Tony Prasetiantoko mengatakan menurunnya LDR karena bank-bank mengerem pertumbuhan kredit. "Karena melihat risiko ke depan yang dinilai tinggi. Bank-bank kini lebih berhati-hati," kata Tony saat dihubungi Republika, Selasa (23/12).

Total kredit yang disalurkan bank umum mencapai Rp 3.403.652 miliar dengan perolehan Dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 3.848.275 pada Oktober. Sementara, total penyaluran kredit bank persero sebesar Rp 1.267.022 miliar rupiah dengan perolehan DPK sebesar Rp 1.473.854 miliar pada bulan yang sama.

Karena itu, dengan mengerem kredit, kata Tony, target pertumbuhan kredit oleh BI dan OJK sebesar 15-17 persen hanya terealisasi 13 persen pada akhir 2014. "Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini cuma 5,1 persen, turun tajam daripada tahun sebelumnya 5,78 persen,"


Sumber: 

KASUS 11



Pemerintah Berkomunikasi Dengan BI
Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berkomunikasi dengan bank sentral dan otoritas jasa keuangan sebagai upaya bertukar informasi mengenai langkah penguatan ekonomi nasional pada 2015.
“Tadi kita mengadakan pertemuan denga Gubernur BI dan menteri yang berkaitan kita berbicara masalah pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan supaya semua sinkron dan satu bahasa saling mendukung dan kita harapkan semuanya saling mengisi dan menguntungkan, berkaitan dengan pertumbuhan tahun depan,” kata Presiden dalam keterangan pers di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.
Dijelaskannya, dalam tiga tahun mendatang, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen.
“Asal nantinya program berkaitan dengan infrastruktur dan jalan kereta api,waduk segera cepat dimulai, akan memberikan triger pertumbuhan ekonomi yang ada jangan sampai kita memulai dipertengahan, karena serapan anggaran menentukan itu (pertumbuhan-red),” kata Kepala Negara.
Meski demikian, Presiden mengatakan pemerintah realistis untuk mencapai target pertumbuhan tujuh persen dalam tiga tahun mendatang dan menetapkan sejumlah pembangunan infrastruktur.
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan komunikasi dengan pemerintah merupakan hal yang positif sehingga masing-masing otoritas bisa mengetahui dan saling mendukung langkah yang diambil.
“Tadi kita sangat gembira, kami dalam diskusi itu mendapatkan kesempatan mendiskusikan tantangan jangka pendek dan jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi kisaran tujuh persen lebih. Ada kesempatan evaluasi menjelang akhir tahun, dan persiapkan 2015 dari BI dikesempatan ini, presiden selaku pimpinan dan juga di moneter, kita bisa berkoordinasi dengan baik, kita juga bicarakan melihat peran pemerintah untuk petumbuhan ekonomi dan itu satu kejelasan bagi kami dan melihat Indonesia bagi kita idamkan pertumbuhan tujuh persen dalam waktu tiga tahun harus tercapai,” paparnya.
Sumber :